JONGGOL, Kades Singasari, Kecamatan Jonggol, CAKRA mengungkapkan lokasi tanah yang akan dijadikan calon ibu kota Bogor Timur masih sengketa. Lantaran diatas lahan seluas 30 hektare yang rencananya akan dihibahkan oleh seorang pengusaha itu, terdapat 9 hektare lebih status tanahnya masih dimiliki oleh warga. Bahkan menurutnya sampai saat ini pihak perusahaan belum ada itikad baik untuk melakukan pembayaran kepada belasan pemilik tanah yang berprofesi sebagai petani.
Hal itu disampaikan Kades Cakra saat mendampingi anggota Pansus Pembahas Persetujuan Bersama Daerah Persiapan Kabupaten Bogor Timur DPRD Kabupaen Bogor saat melakukan peninjauan lokasi calon ibukota Kabupaten Bogor Timur di Desa Singasari, Jonggol, Kamis (14/2/2019).
“Infonya ada salah seorang pengusaha yang akan menghibahkan tanahnya untuk dijadikan Ibu Kota Bogor Timur.Itupun disampaikan belum secara tertulis, baru secara lisan. Dan apakan bener atau tidaknya pengusaha itu ingin menghibahkan tanah seluas 30 hektare lebih kepada pemerintah, itu juga dipertanyakanya. Permasalahannya diatas lahan yang dimiliki oleh pengusaha tersebut, masih ada tanah milik warga yang belum dibayar, luasnya sekitar 9 hektare lebih,” ungkap Kades Cakra, kepada Wartawan.
Terpisah, Ketua Pansus Pemekaran Bogor Timur, Junaidi Samsudin mengatakan akan mengkaji lebih mendalam terkait permasalahan tanah yang recananya akan dihibahkan untuk lokasi ibu kota Botim. Ia juga mempertanyakan ketidakhadiran 10 Kepala Desa di Kecamatan Jonggol dalam kegiatan public hearing yang digelar di Kantor Kecamatan Jonggol.
“Kenapa hanya 4 Kepala desa yang hadir saat digelar public hearing, kami juga akan mengkaji, apakah betul dipilihanya Desa Singasari, Kecamatan Jonggol itu atas aspirasi dari Masyarakat Jonggol itu sendiri atau hanya segelintir orang saja. Kalau memang tidak sepakat, 6 kecamatan lain yang tersebar di Bogor Timur bisa menjadi alternatif sebagai calon Ibu Kota Botim,” tuturnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar